24 Mar 2017

Trumponomics: The End Of No Free Lunch In The World

Pusat Data Bisnis Indonesia PDBI akan menyelenggarakan Roundtable membahas INDONESIA INC DI ERA TRUMPONOMICS.

Presiden ke-45 AS sungguh sungguh menerapkan inti fundamental dari ilmu ekonomi yaitu Jer Basuki Mawa Bea There is so thing as free lunch in the world. You have to pay for your lunch. 

Selama 45 tahun sejak Perang Dunia II, AS telah menjadi godfather merangkap cukong merangkap polisi dunia membendung komunisme sejak  pidato Churchill  5 Maret 1946 tentang Tirai Besi the Iron Curtain yang membelah Eropa dan dunia  atas dua  kubu komunisme dan Anti Komunisme Barat  sampai bangkrut dan bubarnya Uni Soviet 1991. 

Dengan undiplomatic, Presiden ke-45 AS Donald Trump menyatakan bahwa sudah cukup dunia berlindung dibalik paying nuklir dan proteksi  “big boss Uncle Sam”. Sejak saat itu anda harus bayar cash untuk beaya AS jadi polisi dunia. Maka sejak Presiden AS ke 41 Geroge Bush Sr  AS sudah mulai mengirim kwitansi menagih beaya logistic Perang Teluk pembebasan Kuwait dari okupasi Saddam Hussein 1991. Sebelumnya beaya pangkalan militer AS di Jepang dan Korea juga sudah mulai dibebankan kepada rakyat Jepang dan Korea. Tidak ada lagi dalih menerima bantuan militer dan ekonomi AS untuk membendung komunisme. Sebab Jerman dan Jepang malah memanfaatkan proteksi AS membendung komunisme untuk membangun ekonomi ke-2 dan ke-3  terbesar didunia setelah AS.

1979, 30 tahun setelah mencoba komunisme Deng Xiaoping meng -go to hell- kan Marxisme dan komunisme untuk kembali ke pasar bebas yang menurut Deng lebih tua dan lebih ampuh dari Marx yang selama 30 tahun gagal mendeliver sembako untuk rakyat Tiongkok yang tetap melarat dibawah komunisme.
2001 terorisme menjadi kekuatan non state yang malah mampu menghancurkan sasaran di jantung AS. Menara WTC dilenyapkan oleh  kekuatan bukan negara yang menjelma jadi ISIS  Yang paling menjengkelkan Trump adalah teori konspirasi yang justru diluncurkan oleh kelompok anti kemapanan di Barat  berupa politically correct ideology transnasional progressive yang di analisis oleh John Fonte secara comprehensive dalam buku  Soveregnity vs Submission 2011 dengan subjudul yang memuat substansi  dan akar masalah: WILL AMERICANS RULE THEMSELVES OF BE RULED BY OTHERS?

 Inilah rahasia kemenanganTrump yang mengantarnya ke tampuk kepresidenan untuk memulihkan kemandirian AS setelah tergerogoti oleh beaya proteksi dan subsidi perang anti komunisme dan anti terorisme yang malah mengakibatkan keterpurukan ekonomi AS yang menghadapi emerging Tiongkok .

Indonesia mengalami sejarah yang berbeda tapi dengan pengalaman no free lunch yang menyakitkan.
Ketika menyetujuii perjanjian KMB 1949 maka Indonesia mengharapkan AS akan mengucurkan bantuan besar besaran setelah Indonesia secara dini menolak komunisme yang berontak 1948 sesuai doktrin Zdhanov. Karena itu delegasi RI dibawah Wapres Mohamad Hatta  menerima pewarisan utang Hindia Belanda kepada pemerintah RIS yang berarti kita sebagai negara bekas jajahan harus membayar utang pemerintah colonial Hindia Belanda kepada bekas penjajah. Ini belum parnah ada dalam sejarah manusia. Seperti juga peranan AS yang menang perang biasanya menerima pampasan perang dari yang kalah. Tapi malah memproteksi dan mensubsidi bekas musuh yang kalah: Jerman dan Jepang . Jadi Indonesia juga mengalami anomaly bekas  terjajah membayar utang bekas penjajah.  Ternyata janji bantuan AS itu hanya berupa feasibility study Semen Gresik dan Pusri sedang beaya pembangunan adalah kredit ekspor, bukan bantuan atau hibah. 

Kita rajin setia melunasi utang colonial itu sampai 1956 ketika Kabinet Burhanudin Harahap dengan berani memutuskan tidak mau membayar sisa utang US$ 171 juta atau 15% dari total US$ 1.130 juta (buku Ekonomi Indonesia  Zanden Daan Marks  h 283).

1957 Kabinet Djuanda nekad merekayasa buruh menasionalisasi perusahaan Belanda yang kemudian dikuasai para colonel termasuk menyita KPM yang dampaknya menghancurkan sistem logistic nasional yang efisien Regular Liner Services sehingga beaya logistic Indonesia termahal sedunia dan ongkos jeruk Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari Jeruk Shanghai ke Jakarta. 

1965 kita menjadi negara anti komunis gratis bagaikan durian runtuh bagi AS. Sedang di Indochina,  AS harus mengeluarkan beaya milyaran US$ dan korban 50.000 jiwa tetap akan terusir dari Saigon 1975.

Tapi Indonesia justru menjadi anti komunis secara gratis nol rupiah, yang korban malah rakyat Indonesia sendiri sebagian  terbunuh dalam operasi democide yang menjadi stigma sejarah Indonesia. AS malah dapat bonus Freeport yang sampai 50 tahun belum bisa di-Indonesia-kan padahal UU PMA no 1 /1967 mengisyaratkan masa kontrak 30 tahun sampai 1997. 

Didunia ini tidak ada free lunch, semua harus bayar sebagai transaksi jual beli atau utang piutang. Bukan proteksi atau subsidi gratisan dari godfather AS , yang sudah “melarat” dibanding tahun 1945 ketika baru menang Perang Dunia II.  Itulah garis besar Sejarah Trumponomics dan pengalaman kita yang juga tidak pernah menikmati bantuan atau hibah yang substansial , kecuali charity duit kecil. Sebab semua pengeluaran kita termasuk pembangunan armada dan squadron ALRi dan AURi terkuat dibelahan bumi Selatan itu di-charge sebagai utang oleh Uni Soviet dan mencapai US$ 2,5 milyar tahun 1965 ketika mendadak jadi anti komunis. Dan tentu saja semakin terus ditagih sebab  waktu pro komunispun, Khruschev tidak memberi hibah tapi pinjaman, kredit utang yang harus dibayar kembali. 

Indonesia juga punya reputasi sebagai mitra transaksi yang bonafide, setara misalnya waktu kita membeli De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia secara pari 1951 dan waktu Ibnu Sutowo membeli Shell tahun 1970 dan terakhir Inalum dibeli dalam posisi surplus devisa dan profit. Pengalaman mengemplang atau menyita asset Belanda dan investor asing memberi pelajaran bahwa kita bisa dihukum atau diisolasi oleh masyarakat investor global.  Maka 1967 sebagian perusahaan Belanda dikembalikan kepada pemilik seperti Unilever &  Bir Bintang. Juga dalam sengketa Karaha Bodas kita dihukum denda US$ 340 juta karena dinilai melanggar hukum kontrak. Seperti juga Hotel Kartika Plaza yang sekarang menjadi UOB Plaza, mengalami sengketa dimana pemerintah RI dihukum denda karena “gregetan” menyita asset investor.  

Di tahun 2017 ini nuansa gossip dan rumor deal deal tingkat tinggi antar negara dan pemerintah serta melibatkan BUMN dan atau korporasi swasta pasti akan berakhir pada resolusi, win win solution dan kerjasama saling menguntungkan. Bagaimana Indonesia yang kapok tidak menikmati bonus subsidi dan proteksi Perang Dingin bisa deal dengan Trump yang kapok jadi polisi dunia gratisan. Win win solution seperti apa bisa terjadi antara Jokowi dan Donald Trump, antara Indonesia dan AS. Dengan pengalaman sejarah pahit hubungan masa lalu dimana kita take if for granted terlalu percaya diri. Padahal malah tidak menikmati apa apa dari “payung nuklir dan proteksi Perang Dingin”.  Kita malah menerima warisan utang waktu mengharap arus bantuan “Marshall Plan” besar besaran 1950an tapi cuma mendapat FS Semen Gresik dan Pusri.   

Inilah yang akan kita bahas dalam INDONESIA INC DI ERA TRUMPONOMICS,  Bagaimana Jokowinomics bisa survive dan sukses menghadapi Trumponomics yang blak blakan mengatakan ini era no more free lunch in the world.  AS hanya mau win win solution.Lho kita dari dulu sudah mau begitu, malah gratisan anti komunis pro AS. Sekarang ini kita juga mau win win sama sama untung termasuk dalam soal Freeport. 

Hanya PDBI dengan dukungan data empiris historis sejarah utang piutang dan pasang surut  hubungan diplomatic dalam turbulensi geopolitik dapat menyajikan event yang penting memelihara momentum disaat midterm review pemerintahan Jokowi. PDBI akan memberikan masukan tentang Trumponomics yang tidak dan kurang diulas oleh media massa tradisional konvensional karena masih terbuai dengan  solusi gratisan take advantage, take it for granted. Sadar lah now is the era of No More Free Lunch For ALL. We all have to pay for our lunch ourselves.

Jakarta 23 Maret 2017 Christianto Wibisono Ketua Pendiri PDBI.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar